Riau Genjot Produktivitas Padi: Pemprov & BI Jamin Ketahanan Pangan!

Muamalat.co.id , PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kian memantapkan langkahnya dalam mendorong peningkatan produktivitas padi. Inisiatif strategis ini merupakan pilar utama untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, berjalan harmonis dengan peran Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis. Sinergi antara sektor hulu dan hilir ini menjadi fondasi krusial untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Wiwik Suryani, memaparkan bahwa saat ini produksi beras lokal Riau hanya mampu memenuhi sekitar 22% dari total kebutuhan masyarakat yang mencapai tujuh juta jiwa. Kesenjangan pasokan yang signifikan ini masih bergantung pada pengiriman dari provinsi tetangga seperti Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, bahkan hingga Pulau Jawa.

“Ini menjadi tantangan besar bagi kami agar ke depan Riau tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah,” tegas Wiwik saat diwawancarai Tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau pada Kamis (30/10), menyoroti urgensi swasembada pangan Riau.

Melalui program nasional Swasembada Pangan, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan lonjakan produktivitas padi dengan memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah yang ada. Tahun ini, Riau mendapatkan alokasi Optimalisasi Lahan Sawah (OPLAH) seluas 21.000 hektare, dengan 19.000 hektare di antaranya telah memasuki tahap pengerjaan fisik bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 500 hektare di Kabupaten Rokan Hilir juga ditargetkan rampung pada tahun ini.

“Jika berjalan sesuai rencana, lahan ini akan menjadi lahan produktif pada tahun depan dan hasilnya langsung dirasakan petani,” ujar Wiwik penuh optimisme.

Provinsi Riau memiliki total lahan baku sawah sekitar 59.000 hektare, namun ironisnya, baru sekitar 30% yang berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, Pemprov Riau menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, bahkan IP 300 seperti yang berhasil diterapkan di Siak. Upaya ambisius ini melibatkan berbagai lintas sektor, mulai dari Dinas PUPR, TNI, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perguruan tinggi, hingga kerja sama intensif dengan Bank Indonesia.

Wiwik juga menekankan bahwa Bank Indonesia turut memperkuat kapasitas petani melalui implementasi smart farming dan modernisasi pertanian di beberapa kabupaten. “BI sangat mendukung peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian. Kami ingin memperluas penerapannya ke daerah lain,” jelasnya. Tidak hanya pada sektor produksi, Pemprov juga telah mengajukan bantuan alat pascapanen modern kepada Kementerian Pertanian, dengan harapan gabah tidak lagi perlu dikirim ke luar daerah untuk digiling, sehingga nilai tambah dapat dinikmati di Riau.

Sejalan dengan upaya Pemprov pada peningkatan produksi padi, Bank Indonesia Riau mengemban peran strategis lainnya, yakni menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan selalu terkait erat dengan pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok volatile food.

“Upaya menjaga ketahanan pangan selalu berkaitan erat dengan menjaga stabilitas harga. Karena itu, BI Riau bersama mitra terkait memperkuat program dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Panji.

Dua instrumen utama yang diandalkan dalam pengendalian harga adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog, yang secara rutin digelar di berbagai kabupaten/kota. GPM berperan penting dalam menstabilkan harga saat terjadi lonjakan permintaan, sementara SPHP memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga semakin sentral. Menurut Panji, TPID tidak hanya bertugas mengendalikan harga, tetapi juga memastikan terbentuknya ekosistem pertanian yang produktif dan tangguh. “Pendampingan dan evaluasi TPID memastikan program yang dijalankan bukan sekadar menekan inflasi, tetapi membangun fondasi sistem pertanian berkelanjutan,” jelasnya, menunjukkan fokus jangka panjang TPID.

Dalam konteks Riau, strategi 4K – Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif – menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan. Dua aspek pertama, yakni Ketersediaan dan Keterjangkauan, menjadi sangat krusial mengingat produksi padi Riau masih jauh dari cukup dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dari luar daerah. “Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi di Riau,” kata Panji, menyoroti dampak positif dari intervensi tersebut.

Kolaborasi yang erat antara Pemprov Riau dan BI ini membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling menguatkan. Sinergi ini menjadi kunci utama untuk mencapai target kenaikan produktivitas padi sebesar 8-10% pada tahun depan, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan Riau dalam jangka panjang. Dengan dukungan lintas instansi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, dan koordinasi kebijakan yang semakin solid, transformasi pangan Riau kini mulai menunjukkan arah yang lebih kuat dan berkelanjutan, menjanjikan masa depan yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.