Presiden Prabowo Subianto secara ambisius menyiapkan anggaran masif hingga Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Dana jumbo ini diproyeksikan akan digelontorkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN), dengan target jangkauan yang sangat luas, mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Jumat (15/8) mengungkapkan, bahwa ketika program ini beroperasi penuh, penyerapan anggaran dari APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 triliun per bulan sepanjang Januari hingga Desember 2026. Proyeksi ini menunjukkan skala program yang akan menjadi salah satu pilar utama kebijakan gizi nasional.
Dadan mengakui adanya tantangan dalam percepatan implementasi. Target awal untuk menjangkau 20 juta penerima manfaat MBG baru tercapai pada Agustus 2025. Oleh karena itu, BGN mematok target ambisius untuk meningkatkan jangkauan penerima manfaat hingga 82,9 juta jiwa pada akhir tahun ini, agar program dapat berjalan secara penuh dan optimal dengan anggaran terbaru di tahun 2026.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun khusus untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menegaskan kesiapannya untuk menggelontorkan tambahan dana hingga Rp 100 triliun, demi memastikan program MBG mampu menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat sesuai rencana.
MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun
Dadan menjelaskan bahwa hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Angka serapan ini, menurut Dadan, murni dialokasikan untuk intervensi langsung dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Meskipun serapan anggaran APBN terbilang rendah dari alokasi yang sudah disediakan, Dadan menegaskan bahwa tidak semua infrastruktur atau program harus sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dalam konteks MBG, seluruh infrastruktur yang kini telah beroperasi sepenuhnya dibiayai melalui kemitraan dengan berbagai pihak, bukan dari kas negara.
Badan Gizi Nasional mencatat bahwa per 15 Agustus 2025, sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan MBG telah beroperasi. Ribuan dapur ini tersebar di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Selain itu, sekitar 19 ribu SPPG lainnya saat ini sedang dalam proses menuju operasional penuh dan tengah memasuki tahap verifikasi akhir.
Yang menarik, Dadan mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG yang sudah beroperasi maupun yang hampir operasional ini sepenuhnya 100% dibiayai oleh dana dari masyarakat. Angka kontribusi masyarakat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 48 triliun, sebuah bukti nyata partisipasi publik yang signifikan dan bukan berasal dari APBN.
Baca juga:
- Dinikmati Orang Kaya, Pemerintah akan Ubah Penyaluran Subsidi LPG hingga BBM
- Anggaran Pendidikan 2026 Terbesar Sepanjang Sejarah, Hampir Separuhnya untuk MBG
Ringkasan
Presiden Prabowo menyiapkan anggaran Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 melalui Badan Gizi Nasional (BGN), menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memperkirakan penyerapan anggaran mencapai Rp 25 triliun per bulan, menjadikan program ini pilar utama kebijakan gizi nasional.
Hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap Rp 10,3 triliun dari APBN. BGN mencatat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, didanai sepenuhnya oleh kontribusi masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp 48 triliun, bukan dari APBN.