Muamalat.co.id – , JAKARTA — Solikin M Juhro menjalani fit and proper test dalam proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Jumat (23/1/2026). Ia optimistis bisa terpilih, menyaingi dua kandidat lainnya, Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono.
“Sebagai hamba Tuhan, dengan kelebihan dan kekurangan, pasti harus tetap optimistis. Saya do my best, melakukan sesuatu yang terbaik. Selebihnya adalah urusan Yang Maha Kuasa, mana yang terbaik menurut Yang Maha Kuasa,” ujar Solikin kepada wartawan usai menjalani fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jumat (23/1/2026).
Diketahui, proses pencalonan Deputi Gubernur BI digelar usai Juda Agung mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 13 Januari 2026. Pengunduran diri itu langsung ditindaklanjuti dengan proses pengisian jabatan.
Pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam Surpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.
Posisi sebelum ketiganya masuk bursa pencalonan Deputi Gubernur BI yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan RI, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan Solikin M Juhro sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Masuknya nama Thomas Djiwandono menjadi sorotan publik. Thomas yang merupakan keponakan Prabowo Subianto diketahui sebagai politikus Partai Gerindra. Hal itu dikhawatirkan dapat mencederai independensi BI ke depan jika ia benar-benar masuk dalam jajaran elite BI.
Menanggapi soal independensi BI yang dipertanyakan dan menjadi polemik di mata publik, Solikin menyampaikan pandangannya. Ia menilai, tidak ada isu independensi di internal BI.
“Itu harus dimaknai secara utuh bahwa kita berada dalam konteks independensi, tetapi di dalam interdependensi. Jadi, kita tidak mungkin dalam suasana atau kompleksitas permasalahan yang kita hadapi ini bekerja sendiri, tidak mungkin,” ungkap Solikin.
“Sehingga kita harus melakukan koordinasi dan penguatan sinergi dengan pemerintah serta otoritas terkait. Jadi, itu poinnya. Selama yang kita hadapi sekarang ini, tidak ada isu terhadap independensi Bank Indonesia, dan kita tetap mengawal independensi itu sesuai dengan mandat undang-undang,” lanjutnya.