JAKARTA — Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara lugas mengakui bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta masih bergulat dengan kondisi kerugian. Menanggapi situasi ini, dalam beberapa bulan terakhir ia telah gencar melakukan perombakan signifikan pada jajaran direksi dan manajemen sejumlah BUMD. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya revitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi entitas bisnis milik daerah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang menunjukkan optimisme, Pramono Anung menggarisbawahi komitmennya untuk mentransformasi BUMD Jakarta. Ia menargetkan agar lebih dari 75 persen dari total BUMD di Ibu Kota mampu menyumbangkan dividen kepada kas daerah dalam beberapa tahun ke depan, sebuah target ambisius yang diharapkan menjadi pilar penguatan ekonomi Jakarta.
Di Balai Kota Jakarta pada Kamis (7/8/2025), Pramono menyatakan keyakinannya bahwa dengan langkah-langkah strategis yang diambil, target dividen 75% ini akan semakin realistis. “Mudah-mudahan, setelah satu tahun ke depan ada dua BUMD yang bisa melantai di bursa atau go public, maka saya berharap lebih dari 75 persen BUMD-nya bisa memberikan dividen, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Jakarta,” tuturnya, menegaskan visi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk optimalisasi aset daerah.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai, dua BUMD yang menjadi sorotan dan diproyeksikan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau melantai di bursa dalam kurun waktu satu tahun ke depan adalah Bank Jakarta dan PAM Jaya. Kedua entitas ini dipilih karena dinilai secara konsisten telah membukukan dan memberikan dividen yang signifikan, menunjukkan potensi besar untuk menarik investor publik.
Dari keseluruhan 14 BUMD yang dimiliki Jakarta, Pramono mengungkapkan bahwa lebih dari separuhnya kini telah menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan kinerja positif. Meskipun demikian, ia jujur mengakui bahwa beberapa BUMD masih menghadapi tantangan serius dan belum mampu beroperasi secara optimal dari segi finansial.
Menurutnya, akar permasalahan dari belum optimalnya kinerja beberapa BUMD ini terletak pada kompleksitas pengelolaan aset. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana untuk mengambil alih sejumlah aset vital dari BUMD tersebut, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomis. Selain itu, Pramono juga menyoroti adanya “penugasan” khusus yang seringkali membebani beberapa BUMD besar dan menghambat pertumbuhan mereka. “Kemarin kami rapat khusus membahas BUMD, maka penugasan-penugasan seperti ini mulai kami kurangi,” imbuhnya, menandakan perubahan pendekatan dalam strategi bisnis BUMD.
Adapun 14 BUMD Jakarta yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi, dan menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan kinerja ini, meliputi: PAM Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Paljaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Bank DKI (Bank Jakarta), PT Jakarta Tourisindo, PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jamkrida Jakarta, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Nama-nama ini menjadi cerminan keragaman sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Ringkasan
Gubernur Jakarta menargetkan lebih dari 75% BUMD Jakarta dapat memberikan dividen kepada kas daerah dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini termasuk perombakan direksi dan manajemen, serta pengurangan penugasan khusus yang membebani BUMD. Pemerintah Provinsi juga berencana mengambil alih sejumlah aset vital dari BUMD untuk meningkatkan efisiensi.
Dua BUMD, Bank Jakarta dan PAM Jaya, diproyeksikan untuk melakukan IPO dalam satu tahun ke depan karena dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik dan konsisten memberikan dividen. Dari 14 BUMD yang ada, lebih dari separuhnya menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, meskipun beberapa masih menghadapi tantangan operasional.