Muamalat.co.id – , JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta self-regulatory organization (SRO) terkait memastikan terjaganya operasional pasar modal di tengah transisi kebijakan maupun kepemimpinan saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku SRO terkait saat ini berupaya memperkuat transparansi, integritas, dan penataan pasar modal Indonesia melalui sejumlah perubahan kebijakan, seperti peningkatan batas free float dan demutualisasi bursa.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (1/2/2026).
Ia menuturkan peningkatan free float tersebut akan memperbanyak saham yang dilepas ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas. Ia mengatakan peningkatan transparansi juga diimplementasikan melalui pengetatan aturan beneficial ownership secara transparan serta kejelasan terkait afiliasi pemegang saham.
“Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” ujarnya.
Sementara terkait transisi kepemimpinan di kedua SRO tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal.
Pada Jumat (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut mengundurkan diri pada hari yang sama.
Meski ditinggal sejumlah petinggi SRO, pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
“Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga.
Pada Sabtu sore, OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Adapun BEI belum mengumumkan pengganti Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan bursa pada Senin (2/2).