JAKARTA – Kebijakan signifikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membatalkan pemberian tunjangan rumah bagi anggota dewan diproyeksikan menjadi angin segar dan katalis positif bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan mendatang.
Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist dari Mirae Asset Sekuritas, menjelaskan bahwa langkah proaktif tersebut berpotensi besar meredakan ketegangan politik dan keamanan yang sempat menjadi perhatian. Stabilitas politik dan keamanan yang lebih terjamin diharapkan mampu memupuk kembali kepercayaan diri investor, mendorong mereka untuk meningkatkan minat investasi di pasar modal domestik.
“Pembatalan kebijakan tunjangan rumah oleh DPR ini merupakan cerminan upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat secara bertahap,” ungkap Nafan saat diwawancarai Bisnis pada Jumat (5/9/2025). Ia menambahkan, “Langkah ini diyakini efektif meredakan tensi politik dan menciptakan iklim keamanan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.”
Nafan lebih lanjut menegaskan bahwa kestabilan politik dan keamanan domestik adalah fondasi krusial untuk mengerek risk appetite atau selera risiko investor. Pentingnya faktor ini terlihat dari data periode 1-4 September 2025, di mana investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell signifikan mencapai Rp4,18 triliun.
“Kondisi politik dan keamanan yang lebih kondusif akan menyuntikkan katalis positif yang signifikan, mendorong peningkatan risk appetite pelaku investor untuk berani menanamkan modalnya di pasar modal,” imbuhnya.
Keputusan strategis mengenai pembatalan tunjangan rumah anggota DPR ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat seluruh fraksi yang dicapai pada 31 Agustus 2025, menunjukkan konsensus di internal dewan.
Tidak hanya itu, DPR juga mengambil langkah-langkah efisiensi lainnya, termasuk penetapan moratorium kunjungan luar negeri, dengan pengecualian untuk undangan kenegaraan. Pemangkasan fasilitas juga meluas ke berbagai pos anggaran, mulai dari biaya perjalanan, listrik, jasa telepon, sampai insentif transportasi. Penting untuk dicatat pula bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses legislasi. Kebijakan reformasi ini, jelasnya, diambil sebagai respons konkret terhadap 17+8 tuntutan publik yang mengemuka dalam berbagai aksi demonstrasi beberapa hari terakhir, menandakan keseriusan dewan dalam mendengarkan suara rakyat.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan berbagai kebijakan lainnya,” pungkas Dasco dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (5/9/2025), mengakhiri pernyataannya dengan penekanan pada akuntabilitas.
Ringkasan
DPR RI membatalkan tunjangan rumah anggota dewan, yang diproyeksikan akan menjadi sentimen positif bagi IHSG. Langkah ini diharapkan meredakan ketegangan politik dan keamanan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal domestik.
Pembatalan tunjangan rumah merupakan upaya memenuhi aspirasi masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. DPR juga menerapkan efisiensi lain seperti moratorium kunjungan luar negeri dan pemangkasan berbagai fasilitas, serta berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik.