Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan penyerapan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai angka substansial, yakni Rp 11 triliun pada bulan ini. Pencapaian ini didorong oleh percepatan verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ditargetkan mencapai 8.000 unit dalam kurun waktu yang sama.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa serapan anggaran negara telah menyentuh Rp 8,2 triliun hingga hari ini. Dadan menegaskan bahwa percepatan proses verifikasi dapur SPPG akan secara signifikan meningkatkan jangkauan program, dengan estimasi 20 juta penerima manfaat MBG dapat terlayani pada bulan ini.
“Kami perkirakan anggaran negara yang terserap program MBG mencapai antara Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun pada bulan ini,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8). Meskipun target serapan bulan ini terbilang besar, perlu dicatat bahwa anggaran efektif program MBG untuk tahun ini mencapai Rp 71 triliun. Dengan proyeksi serapan hingga Agustus 2025 sebesar 15,49%, hal ini mengindikasikan adanya ruang besar untuk penyerapan anggaran ke depannya.
Namun, Dadan menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas dari program ini, di mana uang yang berputar di masyarakat akibat implementasi MBG telah mendekati Rp 28 triliun. Angka ini didasari oleh kebutuhan biaya operasional setiap dapur SPPG yang saat ini beroperasi, yang berkisar antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar setiap bulannya.
Saat ini, tercatat 5.103 unit dapur SPPG telah beroperasi. Dengan upaya percepatan verifikasi hingga 300 unit per hari, jumlah ini diperkirakan dapat mencapai 8.000 unit sesuai target. Dadan optimistis bahwa target 20 juta penerima manfaat dapat tercapai sebelum akhir pekan ini, tepatnya Sabtu (16/8), berkat penambahan hingga 1.200 unit dapur SPPG baru yang akan beroperasi melalui percepatan verifikasi.
“Para calon mitra sudah lama mendaftar menjadi SPPG dan mereka sudah terbangun dapurnya, kami tinggal percepat verifikasinya,” jelas Dadan, menggambarkan kesiapan infrastruktur di lapangan. Dadan juga menyebutkan bahwa sejauh ini, 17.000 unit SPPG telah melalui proses verifikasi. Kendati demikian, ia mengakui tidak semua dari 17.000 calon mitra tersebut telah menyelesaikan pembangunan dapurnya.
Menanggapi isu terkait adanya SPPG fiktif, Dadan membantahnya dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa seluruh mitra didampingi oleh 14.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah melewati pendidikan hingga gelombang ketiga. Dadan menegaskan, kondisi di mana calon mitra belum memiliki dapur bukanlah indikasi fiktif, melainkan “calon mitra SPPG yang sudah memesan tempat dan belum ada pembangunan dapur.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai pekerja di dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini merupakan bagian integral dari program pengentasan kemiskinan yang akan digulirkan pada paruh kedua tahun ini, menunjukkan dampak sosial yang signifikan dari program Makan Bergizi Gratis.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai Rp 11 triliun bulan ini, didorong oleh percepatan verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan 8.000 unit. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan serapan anggaran telah mencapai Rp 8,2 triliun dan percepatan verifikasi akan meningkatkan jangkauan program, menargetkan 20 juta penerima manfaat MBG.
Saat ini, 5.103 unit dapur SPPG telah beroperasi dan diperkirakan mencapai 8.000 unit melalui percepatan verifikasi. Dadan Hindayana juga membantah adanya SPPG fiktif, menjelaskan bahwa mitra didampingi oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Prioritas perekrutan pekerja dapur SPPG adalah masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.