Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin II pada Senin (1/12) dan Selasa (2/12). Dalam acara tersebut, Kadin menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa masukan tersebut adalah mengatasi hambatan investasi, menggenjot industri padat karya, meningkatkan inovasi dengan insentif, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga komitmen pengusaha terlibat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Rapat tersebut dihadiri 1.653 anggota yang terdiri dari Kadin pusat, pengurus daerah, hingga ketua asosiasi. Adapun, tema Rapimnas Kadin II adalah Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.
“Rapimnas ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam lembar kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).
Catatan dan rekomendasi yang pertama adalah optimisme Kadin bahwa ekonomi tahun depan bisa berada di atas 5,5%. Kadin juga menetapkan enam dari delapan agenda prioritas pemerintah sebagai quick wins.
“Yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, serta Koperasi Merah Putih,” kata Anindya.
Kedua, Kadin menyoroti penciptaan lapangan kerja. Anindya mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuka lapangan kerja.
Catatan ketiga, Kadin berharap kemudahan dalam investasi di berbagai sektor. Alasannya, Indonesia memerlukan penanaman modal terutama sektor pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga kecerdasan buatan (AI).
Anindya mengatakan, kemudahan investasi diperlukan karena Kementerian Keuangan sudah menambah likuiditas senilai Rp 276 triliun. “Likuiditas bukan lagi masalah. Masalah ada di sisi permintaan,” katanya.
Anindya mengatakan, agar realisasi investasi berjalan lancar, perlu mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan, tax holiday bagi investasi skala menengah, hingga kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Catatan keempat, Kadin meminta industri padat karya dan digitalisasi didorong. Hal ini merupakan bagian dari akselerasi hilirisasi di berbagai sektor.
Catatan kelima, Kadin berharap ada peningkatan produktivitas pekerja lewat pelatihan dan pendidikan. Secara khusus, Kadin berharap ada pendidikan intgritas untuk membentuk etos para pekerja.
Keenam, Kadin mendorong adanya peningkatan inovasi lewat insentif kepada riset dan pengembangan teknologi hingga kerja sama riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional,” kata Anindya.
Ketujuh, Kadin berharap ada peningkatan dengan sejumlah cara seperti memperkuat trade remedies, memperbaiki tata kelola impor, penyederhanaan izin ekspor dan impor.
Mereka juga berharap ada pendampingan bagi UMKM yang memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), terlibat dalam diplomasi dagang, serta kampanye Bangga Buatan Indonesia.
Kedelapan, Kadin berharap UMKM dapat terlibat dalam program pemerintah seperti MBG hingga 3 juta rumah. Alasannya, usaha kecil menyerap 98% tenaga kerja di Indonesia dan kontribusinya mencapai 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
SPPG Polda Sulawesi Tenggara (ANTARA FOTO/Andry Denisah/bar)
Catatan dan rekomendasi kesembilan, Kadin ingin ikut terlibat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Mereka ingin terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, hingga surya.
Catatan kesepuluh, Kadin ikut berkontribusi membangun jembatan untuk memudahkan anak-anak di daerah yang harus mengarungi sungai untuk bepergian. Dana yang digunakan akan berasal dari corporate social responsibility (CSR).
“Ada 300 ribu jembatan yang harus dibangun dengan biaya Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan,” kata Anindya.