Muamalat.co.id , JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang berjalan dapat memberi banyak manfaat, mulai dari aspek transparansi sampai menarik minat IPO.
Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi sebuah keniscayaan dan standar yang lazim ditetapkan di bursa efek global.
“Hampir semua bursa besar dan modern menuju atau sudah melakukan upaya demutualisasi dimaksud. Tidak selalu kemudian harus melakukan IPO di tahap awalnya, tapi demutualisasi ini memang menjadi tren yang rasanya perlu kita adopsi,” kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Selasa (3/3/2026).
: OJK Kebut Demutualisasi BEI, Beleid Masih Disusun di Kemenkeu
Hasan mengatakan, dengan adanya pihak kepemilikan di luar anggota bursa, bisa menghindarkan adanya conflict of interest. Selanjutnya, akses pendanaan menurut Hasan akan lebih terbuka.
“Jangan lupa, harga atau nilai saham bursa saat ini kan sudah cukup tinggi. Kalau kemarin mungkin bursa tidak bisa punya sarana lain untuk mendapatkan pendanaan permodalan baru yang dapat membantu bursa melaksanakan agenda-agenda pengembangan dan pemenuhan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi agenda-agenda pengembangan usaha ke depan,” ujarnya.
: : IHSG Kena Efek Perang AS-Iran, OJK Imbau Investor Tak Panic Selling
Dengan adanya pemilik baru, sambungnya, calon pemilik baru dapat memasukkan dana tambahan ke kas bursa, sehingga OJK berharap bursa punya kapasitas lebih dari sisi pendanaan untuk melengkapi infrastrukturnya, melakukan pengembangan produk dan layanan, bahkan mungkin sebagian akan dialokasikan untuk kembali menghadirkan investor-investor baru melalui program literasi dan edukasi.
Kemudian, di sisi supply Hasan menilai dengan adanya pemilik baru yang nanti menjadi strategic partner, OJK berharap BEI juga punya influence untuk menarik lebih banyak perusahaan go public.
: : OJK Uji Coba New RBC ke Asuransi-Reasuransi Bermodal di Atas Rp5 Triliun
“Kita berharap dia [BEI] punya pengaruh untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi berkualitas dan ditunggu oleh investor selama ini,” tandasnya.
Hingga awal Maret 2026, belum ada satu pun emiten IPO. Hasan bilang, hal itu bukan karena emiten yang menunggu penyesuaian ketentuan free float yang sekarang sedang digodok.
Pasalnya, emiten yang terkena ketentuan free float baru akan tergantung tanggal efektif revisi Peraturan I-A berlaku. Menurutnya, alasan belum adanya IPO di awal tahun ini adalah karena pelaku usaha sedang dalam proses peralihan laporan keuangan tahun buku 2025 ke 2026.
Hasan berharap reformasi pasar modal ke depan akan menarik lebih banyak emiten IPO, sehingga target 50 emiten di 2026 bisa dicapai.
“Apalagi nanti misalnya pada saat kita sudah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi bursa melalui proses awal menuju ke bentuk bursa yang demutualisasi. Nah tentu akan ada komitmen dan tuntutan kepada bursa untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya,” tandasnya.