Manokwari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini semakin dekat dengan masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Lembaga ini secara resmi membuka Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari, menandai komitmen untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM dan sektor produktif di daerah, serta meningkatkan perlindungan konsumen.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada peresmian kantor tersebut, Jumat lalu. Ia menekankan bahwa kehadiran OJK di daerah bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari pusat. Lebih dari itu, OJK diharapkan menjadi ujung tombak yang mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Kehadiran kantor OJK di Manokwari juga diharapkan dapat mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Indonesia Timur. Sinergi ini krusial untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan adanya kantor OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yang beroperasi di kedua provinsi tersebut.
Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus, meyakini bahwa kehadiran OJK akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada OJK atas komitmen nyata dalam mendorong perkembangan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat,” ujar Dominggus.
Peresmian Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat, Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek; serta jajaran Forkompinda dan pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Papua Barat.
Peran Strategis Kantor OJK di Papua
Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dipimpin oleh Budi Rahman, yang menjabat sebagai Kepala OJK. Beliau bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di satu kota dan 12 kabupaten yang meliputi: Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.
Data hingga November 2025 menunjukkan, jumlah lembaga jasa keuangan di bidang perbankan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional dan 6 Bank Perekonomian Rakyat.
Sementara itu, terdapat 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Rinciannya, 18 jaringan kantor sektor Pasar Modal, serta 56 jaringan kantor sektor Perasuransian, Perusahaan Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Kehadiran berbagai lembaga keuangan ini diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang beragam.
Ringkasan
OJK secara resmi membuka kantor di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Manokwari, sebagai wujud komitmen memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Kehadiran OJK diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan keuangan dan inklusi keuangan, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.
Kantor OJK ini akan dipimpin oleh Budi Rahman dan bertanggung jawab atas pengawasan serta pengembangan sektor jasa keuangan di wilayah tersebut. Hingga November 2025, terdapat 178 kantor cabang bank umum konvensional, 6 bank perekonomian rakyat, dan 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank yang beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya, menandakan potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat.