Tiga kekuatan politik utama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara tegas menyatakan kesiapan mereka untuk mengevaluasi sekaligus menghentikan berbagai bentuk tunjangan bagi anggota dewan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Langkah krusial ini diambil sebagai respons langsung terhadap gelombang protes publik yang kian meluas, terutama menyoroti fasilitas dan keistimewaan DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
PDIP: Politik Harus Berbasis Etik dan Empati
Dari kubu PDI Perjuangan, Ketua DPP Said Abdullah menggarisbawahi pentingnya politik yang berlandaskan etik, empati, dan simpati, melampaui sekadar rasionalitas dan kesepakatan formal. “Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” tegas Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/8).
Said menekankan bahwa para wakil rakyat seharusnya berintrospeksi dan mengukur diri di tengah situasi masyarakat yang masih serba sulit, di mana kinerja serta fungsi DPR sebagai penyalur aspirasi terus dipertanyakan. Menurutnya, jika mayoritas anggota dewan benar-benar memiliki sensibilitas dan rasa empati yang tinggi terhadap kehidupan rakyat, maka tidak akan ada lagi fasilitas yang berlebihan yang dibiayai dari pajak masyarakat.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR, Said menambahkan bahwa DPR harus menjaga muruahnya dengan kepekaan sosial yang tinggi, bukan sekadar melalui kesepakatan hukum formal. “Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” kata Said.
Gerindra: Stop Tunjangan Berlebihan, Larang Kunker ke Luar Negeri
Senada dengan seruan tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan dukungan penuh fraksinya terhadap penghentian tunjangan yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Fraksi Gerindra, ujarnya, telah mendengar secara langsung keluhan publik terkait tunjangan anggota dewan yang dianggap mencederai kepercayaan rakyat, sehingga partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan fasilitas-fasilitas tersebut.
Lebih lanjut, Budisatrio mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh anggota fraksinya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya bagi anggota DPR untuk tetap berada di Indonesia, terjun langsung ke lapangan, serta mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam demonstrasi di berbagai daerah. Ia menilai tragedi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan publik yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” katanya.
PKS: Hemat Anggaran, Alihkan untuk Kebutuhan Rakyat
Melengkapi sikap tegas ini, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya mendukung penuh penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Menurut Kholid, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang hemat, tepat guna, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM,” ujar Kholid, Jumat (29/8). Dia menegaskan bahwa penghapusan tunjangan ini bukan hanya persoalan efisiensi anggaran semata, melainkan juga wujud keteladanan dan rasa keadilan dari para wakil rakyat. PKS ingin DPR menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tambahnya.