Muamalat.co.id – Pemerintah optimis target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp 477,2 triliun akan tercapai. Optimisme ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, meskipun target tersebut lebih rendah dari proyeksi awal sebesar Rp 513,6 triliun.
Penurunan target PNBP ini, menurut Luky, merupakan dampak dari perubahan kebijakan terkait penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke kas Kemenkeu, melainkan langsung disalurkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
“Target tahun ini memang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan baru yang mengalihkan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara,” jelas Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025. “Dengan realisasi yang sudah mencapai 84,3 persen per akhir Oktober, kami cukup optimis target Rp 477,2 triliun akan tercapai, apalagi masih ada dua bulan tersisa,” imbuhnya.
Meskipun secara persentase terlihat menjanjikan, Luky mengakui bahwa realisasi PNBP hingga Oktober menunjukkan kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN (KND) dikeluarkan dari perhitungan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.
Dari total Rp 402,4 triliun PNBP yang berhasil dikumpulkan, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang Rp 178,5 triliun. Rinciannya, pendapatan Migas mencapai Rp 81,5 triliun, turun 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan SDA non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan KND tercatat sangat signifikan penurunannya, hanya sebesar Rp 11,8 triliun, atau terkontraksi 85,1 persen.
“Penurunan pendapatan KND, yang bersumber dari dividen BUMN, sangat terasa. Target sebelumnya bisa mencapai Rp 90 triliun, namun realisasinya saat ini hanya Rp 11,8 triliun,” ungkap Luky.
Di sisi lain, terdapat kabar baik dari pendapatan PNBP lainnya yang tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,7 persen, mencapai Rp 82,2 triliun.
Menyikapi realisasi PNBP hingga akhir Oktober, Luky menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras untuk menggenjot PNBP, terutama di tengah perubahan mekanisme penyaluran dividen BUMN ke Danantara.
“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengkompensasi penurunan dari sisi dividen tersebut dengan mengoptimalkan jenis PNBP lainnya,” pungkasnya.</
Ringkasan
Pemerintah optimis target PNBP tahun 2025 sebesar Rp 477,2 triliun akan tercapai, meskipun target ini lebih rendah dari proyeksi awal karena perubahan kebijakan terkait dividen BUMN. Dana dividen kini disalurkan ke BPI Danantara, tidak lagi masuk ke kas Kemenkeu. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi PNBP mencapai Rp 402,4 triliun, setara 84,3 persen dari target, namun menunjukkan kontraksi 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan signifikan terjadi pada pendapatan KND (dividen BUMN), namun pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan BLU menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah akan terus berupaya menggenjot PNBP untuk mengkompensasi penurunan dari sisi dividen, mengoptimalkan jenis PNBP lainnya dengan memaksimalkan upaya di sisa waktu yang ada.