Menteri Keuangan Purbaya mengakui injeksi Rp200 triliun ke perbankan belum optimal karena ketidaksinkronan dengan BI, tetapi kini menurutnya koordinasi membaik.
Menkeu Purbaya optimis IHSG tembus 10.000 pada 2026 dengan kebijakan ekonomi sinkron dan pertumbuhan ekonomi 6%.
Kemenkeu membantah isu Menkeu Purbaya terlibat dalam penyitaan uang korupsi. Uang rampasan Rp6,62 triliun diserahkan Kejagung dan Satgas PKH untuk PNBP.
Kemenkeu siapkan relaksasi pembiayaan bagi daerah terdampak bencana, fokus pada penyesuaian pinjaman infrastruktur sesuai tingkat kerusakan.
Revisi UU P2SK mengurangi independensi BI, mendorong peran lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meski independensi tetap dijaga.
Bank Indonesia akan melonggarkan kebijakan likuiditas makroprudensial pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan, dengan dukungan fiskal dari Menkeu Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya janji insentif pasar modal jika praktik saham gorengan diberantas. OJK dan BEI bentuk satgas untuk penegakan hukum.
Redenominasi rupiah bukan kewenangan Kemenkeu, tetapi BI. RUU Redenominasi ditargetkan disahkan 2027, dengan pelaksanaan bertahap dan keputusan akhir di tangan Presiden.
BI dan pemerintah berencana mengajukan RUU Redenominasi Rupiah ke DPR.
Injeksi likuiditas Rp200 triliun ke himbara berpotensi mempengaruhi inflasi 2025, namun dampaknya diperkirakan terbatas karena ekonomi masih di bawah potensi.