Ringkasan Berita:
- Kemenkeu menegaskan indikator krisis fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan belum terlihat di Indonesia.
- Defisit APBN tetap di bawah 3 persen PDB, dengan kepercayaan investor tercermin dari yield SBN yang stabil.
- Tidak ada indikasi bubble berlebihan, APBN solid, dan keseimbangan primer mencatat surplus.
Muamalat.co.id Kementerian Keuangan menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih terjaga dan belum menunjukkan tanda-tanda krisis.
Pernyataan ini disampaikan di tengah maraknya spekulasi publik dan media sosial mengenai potensi pelemahan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan, secara historis terdapat tiga sumber utama yang biasanya memicu krisis ekonomi di berbagai negara, yaitu krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.
Krisis fiskal terjadi ketika pemerintah mengalami defisit anggaran besar sehingga kehilangan kepercayaan investor.
Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal.
Sementara sistem keuangan merujuk pada jaringan lembaga dan instrumen yang mengatur peredaran uang dan kredit.
Menurut Juda, ketiga indikator tersebut belum terlihat dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
“Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis,” ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).
Juda menjelaskan, sumber krisis pertama adalah krisis fiskal. Krisis semacam itu pernah terjadi di sejumlah negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.
Saat itu, pemerintah mengalami lonjakan defisit anggaran. Kepercayaan investor juga melemah sehingga pemerintah kesulitan memperoleh pembiayaan.
“Menerbitkan bonds enggak ada yang beli, jadi terjadilah krisis fiskal di Latin Amerika,” katanya.
Namun, Juda memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga.
Pemerintah tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Pembiayaan utang negara juga masih mendapat kepercayaan kuat dari investor domestik dan asing.
Juda mencontohkan, kepercayaan itu tercermin dari imbal hasil atau yield surat berharga negara atau SBN yang masih relatif stabil di kisaran 6,5 persen hingga 6,7 persen.
“Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield akan melonjak,” imbuh Juda.
Sumber krisis kedua, lanjut Juda, berasal dari tekanan pada neraca pembayaran. Krisis jenis ini pernah terjadi pada krisis Asia 1997 sampai 1998.
Pada periode itu, banyak perusahaan swasta menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut membuat perusahaan rentan saat nilai tukar melemah dan aliran modal asing berhenti mendadak atau sudden stop. Akibatnya, banyak perusahaan gagal membayar utang luar negeri.
Sistem ekonomi kemudian mengalami tekanan berat.
“Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” katanya.
Sumber krisis ketiga berasal dari sistem keuangan.
Juda mencontohkan krisis global 2008 di Amerika Serikat yang dipicu pecahnya gelembung aset atau bubble di sektor keuangan dan properti.
Belum Terlihat di Indonesia
Menurut Juda, kondisi serupa belum terlihat di Indonesia.
Ia menilai belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik di sektor keuangan nasional.
Juda juga memaparkan kondisi APBN hingga April 2026 yang masih cukup solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918 triliun. Angka tersebut tumbuh 13,3 persen secara tahunan.
Penerimaan pajak juga meningkat 16,1 persen. Sementara itu, belanja negara tumbuh 34,3 persen.
Belanja negara masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.
Meski begitu, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB.
Angka tersebut turun dibandingkan posisi Maret yang sebesar 0,92 persen.
“Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini,” kata Juda. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com